perda ktr. 27, LD 2016/No. perda ktr

 
 27, LD 2016/Noperda ktr  (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a

Secara umum, mekanisme penyusunan peraturan daerah (“perda”) terbagi menjadi 5 tahap, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan/pengesahan dan pengundangan. Menurut Bima Arya, Perda KTR yang mengacu pada UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, sudah sesuai dengan prosedur aturan perundang-undangan. Karena itu, mereka melakukan kunjungan menyampaikan aspirasi agar Raperda KTR segera diundangkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta. Oleh karena itu, pemkot melalui Tim Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang terdiri dari jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Satpol PP Surabaya gencar sosialisasi dan sidak secara bertahap ke beberapa tempat yang masuk kategori KTR. ”Perwali KTR sekarang sudah proses finalisasi. Perda tidak bisa menyentuh itu, karena Perda KTR hanya mengatur tempat tertentu saja," ujarnya. “Dalam penilaian kota layak anak terdapat 24 indikator, dan penerapan KTR serta pengawasan terhadal iklan, promosi dan sponsor rokok masuk dalam indikator ke 17 yang menjadi indikator penting. 4 TAHUN 2016 PERDA KTR. co. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2018 Kawasan Tanpa Rokok DETAIL PERATURAN Abstrak. Simpulan: Peningkatan cakupan informasi. Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib untuk: a. E. Sebelumnya, Perda KTR Kota Bogor digugat melalui uji materil ke MA. Mengubah PERDA NO. Eri menyebut besaran nominal denda KTR di Kota Pahlawan. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak Tahun 2020-2040. com–Pemerintah Kota Surabaya menyatakan sanksi denda pelanggar Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tidak hanya berlaku bagi rokok konvensional. _ menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;Langkah penerapan Perda KTR yang sudah berjalan baru pada penghapusan iklan luar rokok dan pembatasan 'display' rokok di toko dan minimarket. Untuk mendukung Perda KTR, pemda bisa melibatkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat. Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok. melarang semua orang untuk tidak merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya; c. Merujuk pada isi Perda KTR maka langkah ini disebut dengan Pembinaan, yang dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan Perda dan Perwal KTR. “Saat ini sudah ada 86% daerah yang punya aturan KTR, harapannya di tahun 2023 nanti akan 100 % targetnya untuk semua daerah. "Nanti 31 Mei kita akan menyosialisasikan Perda KTR sekaligus 'launching' Perda ini," ucapnya, Rabu (26/5/2021). Dalam surat tersebut disebutkan agar pemerintah daerah segera. PERDA Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Pasalnya, masih ada 133 daerah belum memiliki aturan KTR berdasarkan catatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Budidoyo mengungkapkan bila implementasi Perda KTR tidak seimbang. BOGOR-RADAR BOGOR, Masih banyak masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Bogor. Perda KTR juga merupakan perwujudan komitmen Pemkot Bandung yang turut ambil bagian dalam program global Partnership for Healthy Cities, jaringan yang terdiri dari 70 kota di dunia yang bertujuan di antaranya memperkuat tata kelola perkotaan, memastikan kebijakan untuk kesehatan yang terpadu, dan mempromosikan inovasi. KTR adalah Kawasan Tanpa Rokok yang jelas sudah diatur di dalam Undang-undang, tepatnya pada UU No. 7. Secara umum, mekanisme penyusunan peraturan daerah (“perda”) terbagi menjadi 5 tahap, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan/pengesahan dan pengundangan. bahwa perubahan kebijakan dan dinamika pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sragen dan daerah sekitarnya telah. “Baik legislatif dan eksekutif kami dorong supaya ini. Jangan sampai perda yang dibuat hanya menjadi macan di atas kertas, tapi sulit diimplementasikan. Judul. Menurut Alma, Majelis Hakim TUN Mahkamah Agung, memutuskan menolak permohonan uji materil terhadap Perda Kota Bogor tentang KTR, melalui putusan di Mahkamah Agung, Jakarta, pada 17 Februari lalu. 10 Tahun 2017 ; 13 hlm. Di Kota Payakumbuh juga adanya komitmen dari Walikota dan dukungan dari Dinas Kesehatan berdasarkan Perda KTR No. Klungkung merupakan salah satu Kabupaten di Bali yang telah mengadopsi Perda KTR yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. kendaraan angkutan umum; f. Menurutnya, seharusnya Pemprov Jakarta sudah berupa Perda KTR. Dari total daerah yang telah memiliki aturan KTR, sebanyak 341 kabupaten/kota atau setara 66 persen dalam bentuk peraturan daerah (perda) KTR. Menurut. #DukungKTRBogor . Minggu, 1 Oktober 2023; Cari. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Didukung Perda KTR, Siak masuk nominasi Asean Free Smoke Award 2023. Karena dari survey yang dilakukan tersebut ternyata 95% pengelola lembaga menyatakan mengetahui adanya Perda dan 99,4% mendukung penerapannya. Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksiPenerapan Perda KTR, kata Budidoyo, juga tidak boleh merugikan kalangan industri rokok, termasuk petani tembakau. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok; Peraturan ini mengatur mengenai: 1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota, b. Sehingga, dalam lima tahun ke depan, kawasan tanpa rokok. Menurut Ema, dibentuknya Perda KTR, bukan melarang orang merokok tapi merokok ada tempatnya tidak bisa sembarangan tempat. Budidoyo mengungkapkan bila implementasi Perda KTR tidak seimbang. JAYAPURAKOTA – Walikota Jayapura, Dr. “Sanksi administratif dan denda ( Perda KTR Kota Bandung) pasti ada, sampai Rp500. "Kedepanya setidaknya 50 persen kabupten/kota sudah mempunyai regulasi KTR, apalagi pendanaanya bisa mengunakan dana pajak rokok daerah, karena masalah kesehatan sudah termuat dalam Rencana. Tujuan dari KTR adalah. Dalam acara tersebut Alma. 5. Nantinya, akan dibentuk juga tim keliling dan posko persidangan, yang akan langsung. H. JAKARTA - Pemerintah Daerah (Pemda) diimbau segera menyusun peraturan daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR). LD 3 (KAWASAN TANPA ROKOK) LD 3 (KAWASAN TANPA ROKOK) Ahmad Agit Patrianto. Kamis, (29/08/2019) Tim Terpadu Kota Batam yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Satpol PP dan melaksanakan kegiatan pengawasan Perda Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kegiatan ini dikoordinator oleh Kabid Penegakan Perundang Undangan Daerah (PPUD) Ibu. Pemerintah daerah memiliki amanah untuk menetapkan KTR di wilayahnya masing-masing melalui Peraturan Daerah (Perda) atau peraturan kepala daerah (Perkada). Di Kota Bandar Lampung, peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) berlaku mulai 20 Juli 2018, Pemerintah kota Bandar Lampung telah menetapkan sejumlah tempat sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR). 12 Oktober 2020 - Siaran Pers . Sebelum KTR ditetapkan di Kota Bandung, banyak yang menyebut aturan tersebut melanggar HAM, karena identik dengan melarang orang merokok. A A A. May 25, 2022 · Implementasi peraturan daerah (perda) atas penegakan kawasan tanpa rokok (KTR) di Kota Makassar belum optimal. Tipe Dokumen. com, Jakarta Pengamat Kebijakan Publik Gitadi Tegas Supramudyo meminta sejumlah pemerintah daerah untuk lebih adil dalam mengatur kawasan tanpa rokok (KTR). ROKOK – KAWASAN TANPA ROKOK. Nomor. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2009. Dua pasal itu dibuat untuk melindungi anak anak dari menjadi perokok pemula. Jakarta - Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur soal Kawasan Tanpa Rokok (KTR) memang sudah diselenggarakan di beberapa daerah. Pengendalian Tembakau Oscar Primadi Kementerian Kesehatan IISD Sekretaris Jenderal Kementerian kesehatan Oscar Primadi mengatakan sudah ada 397 kabupaten/kota atau 77,2 persen. Dan targenya akan disahkan tahun 2018 ini. Perda KTR juga melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, ada 100 daerah yang belum memiliki KTR, termasuk Kabupaten Cirebon. Staf Ahli Bupati Landak Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Anem saat membuka sosialisasi perda di. Untuk diketahui, Perda No 2 Tahun 2019 tentang KTR, mencabut Perda No 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (KTR dan KTM). Selain itu yang juga masih harus ditingkatkan adalah tanda KTR pada pelayanan kesehatan baru 61,4%. Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Maksud Dan Tujuan, KTR, Hak, Kewajiban Dan Larangan, Tempat Khusus Untuk Merokok, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan Dan Pengawasan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup. 7 September 2023 14:40. 2016. Kamis, 18 Juli 2013 - 09:31 WIB. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan. Setelah itu, Perda KTR Bogor perlu dikaji dan dievaluasi kembali dengan melibatkan masyarakat agar tidak ada satu pasal pun yang merugikan masyarakat. pemerintah maupun swasta dan masyarakat, namun pada. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan di Kota Bogor telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok; b. Perbup Kulon Progo No. catatan: peraturan daerah (perda) ini mulai berlaku pada tanggal 08 juni 2018. Padahal di FCTC (Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau) tidak ada yang seperti itu," ungkap Dr drg Wahyu Sulistiadi, MARS pada sidang promosi doktornya di. Dalam Ketentuan Umum pasal 1 perda tersebut didefinisikan bahwa KTR merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan memproduksi,Berita KTR - Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) mengeluhkan penerapan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) di area pasar tradisional meresahkan karena hal tersebut akan membuat omset pedagang pasar menurun. Menurut Ahmad, mengatur penjualan rokok di ritel tradisional akan menekan pendapatan pedagang. “Ini masih kelas 6 SD, atau 1 SMP. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan: 1. com, Jakarta Langkah sejumlah pemerintah daerah yang turut melarang konsumsi rokok elektrik dalam Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) mendapat kecaman dari banyak pihak. Kota Bogor memang menjadi satu daerah yang draf perdanya dijadikan ‘rujukan’ daerah. 30WIB s. Bila penerapan perda KTR tidak seimbang, maka akan mempengaruhi ekosistem pertembakauan keseluruhan. Di tengah masifnya penerbitan Perda KTR, Gitadi mengimbau pemerintah daerah juga harus mengakomodasi kepentingan konsumen dengan menyediakan. Dia menjelaskan, Perda KTR bukan melarang kegiatan merokok sama sekali, tetapi hanya mengatur kegiatan merokok di kawasan yang sudah ditentukan. 000,00 dari cukai rokok dan Rp24. 9 Juni 2023 21:19. Wilayah penerapan perda KTR yaitu di fasilitas pelayanan, kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja serta tempat umum dan lainnya yang. JAKARTA - Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12/2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Bogor dipertanyakan. Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2011- 2031. Keberanian menggagas pengendalian tembakau tersebut telah disiapkan sejak tahun 2002, melalui program "province health. JAKARTA - Pemerintah Daerah (Pemda) diimbau segera menyusun peraturan daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Perda No. Liputan6. Kewajiban di KTR Pasal 18 (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, wajib: a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta berharap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bersinergi untuk menegakkan Peratuan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di pusat perbelanjaan. 18 Th. Nomor. menyediakan tempat khusus rokok. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2022. Yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kebangkitan Bangsa (PKB. Ia mengatakan, selain penerapan Perda KTR, yang tidak kalah penting lainnya adalah pengawasan terhadap iklan, promosi, dan sponsor rokok di kota tersebut. Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Kakak, Solo, Shoim Sahriyati, memaparkan hasil monitoring iklan, promosi, dan sponsor rokok yang dilakukan Forum Anak Kota Surakarta menemukan ada 1. No Smoking. Melainkan juga untuk rokok elektrik atau vape. : Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029. Tipe Dokumen. Berdasarkan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 52 Peraturan Pemerintah. Para peneliti akhirnya merekomendasikan adanya revisi peraturan Walikota KTR dengan memasukan larangan. PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK. Wali Kota Bogor, melakukan Sidak pelanggaran Perda KTR di angkutan umum, Jumat (20/9/2019). Banyak survey membuktikan bahwa anak2 mencoba merokok dari melihat iklan, display dan sponsor. Dan yang tidak kalah penting untuk mencegah perokok pemula #DukungKTRBogor. COM -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung menyatakan ada 8 kawasan tanpa rokok (KTR) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 13 Tahun 2017 KTR. (2) Setiap orang yang berada di Kawasan Terbatas Merokok dilarang merokok kecuali di tempat khusus yang disediakan untuk merokok. PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 11 TAHUN 2019. Kamis, 16 Februari 2023 Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bogor Alma Wiranta,S. Oleh karena itu, pemkot melalui Tim Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang terdiri dari jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Satpol PP Surabaya gencar sosialisasi dan sidak. 15/2011. Hal tersebut disampaikan Wabup saat menjadi. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kawasan Tanpa Rokok. Lebih lanjut, dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, disebutkan bahwa KTR diatur dalam Perda. “Ini merupakan dukungan warga Jakarta kepada DPRD Jakarta, karena sejak 4 tahun lalu, yakni 2016-2017, DPRD Jakarta telah menginisiasi Perda KTR. Selain itu, sebesar 28,57% tempat sudah menyediakan media informasi mengenai PERDA KTR beserta sanksi pelanggarannya. dengan adanya perda KTR ini. Perda yang lahir dari inisiatif DPRD Jabar ini disahkan 21 Maret. Menurut hasil temuan YLKI pada Rabu, 04/10/2017 pelanggaran KTR di Hotel Aston sangat tinggi. Adapun tujuan Program Sosialisasi KTR adalah terpaparnya mengenai Perda KTR dan dapat di implementasikan sehinga tercapainya kondisi Masyarakat Kabupaten Pringsewu untuk hidup Cerdik (Cek kesehatan secara rutin, Enyahkan Asap Rokok, rajin olah raga, diet seimbang,istirahat yang cukup, kelola stress dengan baik). Salah satu contoh nyata pelanggarannya adalah di Hotel Aston Bogor Nirwana Resort (BNR). PERDA ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku kembali Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota. Namun, seluruh kantor pemerintahan dan fasilitas pelayanan kesehatan telah memasang tanda larangan merokok (100%). 10 Tahun 2018 sempat diprotes oleh unsur masyarakat karena Perda dianggap membatasi perekonomian masyarakat. Contoh (draf) Peraturan Daerah(PERDA) tentang Kawasan Tanpa Rokok setingkat Provinsi atau Kab/Kota. Anak-anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 28. Peraturan Perundang-undangan. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; b. 2015 Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok Kab. Perda KTR mengatur areal KTR, yaitu: tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, tempat bermain anak-anak, angkutan umum, lingkungan tempat belajar mengajar, sarana kesehatan dan olahraga. 5. Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Mewujudkan Perda KTR, Dinkes bergandengan tangan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk melakukan polling kepada masyarakat bagaimana respon masyarakat jika ada Perda KTR. sosialisasi, pengetahuan, sikap, komitmen 36 Tahun 2009 dan. "Ikut menciptakan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan masing-masing, seperti mengingatkan setiap orang yang. Dari dokumen Perda KTR Kota Bandung yang diperoleh BandungBergerak. Solok Selatan, dianugerahi penghargaan, karena telah menetapkan Peraturan Bupati (Perbub) No 19/2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). 000. 472 iklan, promosi, dan. Ini menunjukkan implementasi Perda tentang KTR di Kota Bogor tidak efektif, tidak serius, dan tidak konsisten. Indonesia, Kota Depok. Nantinya kami selaku tim monitoring dan evaluasi ada tujuh tatanan, di dalam Perda KTR menjadi objek nilai kami. Sri Budi Utami, M. Kota. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan, peraturan tentang. Nov 30, 2020 · Kemudian, dalam Perda tersebut juga terdapat perubahan pokok peraturan mengenai perluasan sanksi administrasi. Penulis : RORRY PRAMUDYA, S. Rizal. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok T. Jika membandel, sejumlah denda bakal menanti para pelanggar. Bupati Kabupaten Klungkung, Bali I Nyoman Suwirta memerintahkan perangkat desa se-kabupaten Klungkung untuk menerapkan secara konsisten Peraturan. bahwa berkenaan dengan kajian dan evaluasi pengendalian dan penerapan KTR di Kota Bogor, maka Peraturan Daerah3. 23 September 2021 Jam 22:45:42 Humas Prov. CO – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, (Kotim) Hj. tirto. Ini penerapannya baru 6 bulan, perjuangan masih panjang,” ujarnya. Bahkan, saat revisi Perda dilakukan, poin krusial seperti larangan pemajangan produk tetap dimuat. telah banyak diupayakan oleh berbagai pihak baik lembaga/institusi. sarana kesehatan;. ABSTRAK: Untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Luwu dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Siak dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Turut hadir dalam sosialisasi tersebut, Camat, Kepala Puskesmas, Lurah, para Dokter, pengelola PTM Puskesmas se- kota Tanjungpinang, serta para narasumber dari Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Kepri, Bagian Hukum Setdako. 04 Agustus 2016.